Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, BKKBN Provinsi Papua, BPOM Jayapura, BPJS Kesehatan Divisi Regional 12, di Jayapura, Papua, Selasa (12/7/2022). Foto: Munchen/Man

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, meresponi isu-isu yang ada di Provinsi Papua terkait dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Papua yang nantinya akan menjadi bahan Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja. 

Dalam bidang kesehatan, kata Melki, Komisi IX DPR RI menyoroti masih rendahnya jumlah peserta program vaksinasi sebagi penanganan pandemi Covid-19, jumlah stunting yang cukup tinggi sebanyak 29,5 persen, penyakit-penyakit katastropik di Tanah Papua yang harus diurus dengan serius, sebagian besar masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP) yang belum memiliki BPJS akibat tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta standar pembiayaan klaim BPJS ke rumah sakit di wilayah Papua sama dengan wilayah lain. 

Terkait dengan kepesertaan BPJS oleh Orang Asli Papua (OAP), Melki mengimbau agar tercipta sinergi BPJS Kesehatan dan Kartu Papua Sehat. "Harus ada sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Kartu Papua Sehat produk pemerintah provinsi. Dan terkait dengan kepesertaan, Komisi IX masih memastikan agar NIK bagi masyarakat Papua dapat dioptimalkan. Sehingga masyarakat papua bisa mendapatkan KTP. Kita juga meminta adanya intergrasi antara Kartu Papua Sehat dan BPJS Kesehatan supaya bisa lebih optimal untuk masyarakat di Tanah Papua," imbau Melki, di Jayapura, Papua, Selasa (12/7/2022). 

Di bidang Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI juga terus mendukung pemerintah dengan mendorong percepatan dan peningkatan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja sebagaimana telah dituangkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya bagi pekerja. Demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pekerja sehingga optimisme bekerja dan keselamatan mereka kembali tumbuh di tengah pandemi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis program ketenagakerjaan di Papua.

Politisi Partai Golkar ini berharap adanya dukungan, sinergi dan keselarasan, implementasi dari program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di Papua. “Dengan adanya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang implementasinya ada di daerah, kami (Komisi IX) sangat mengharapkan adanya dukungan, sinergitas dan keselarasan kebijakan yang dicanangkan daerah. Sehingga hasil akhirnya diharapkan terjadi peningkatan pembangunan kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan di Papua," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur II. (mcn/sf)